Posts Tagged ‘uu no 40 tahun 2007’

Pengaturan : Maksud dan Tujuan, Harta Perseroan, dan Nama serta Tempat Kedudukan Perseroan

Saat kita ingin membuat Badan Usaha Berbadan Hukum kita terlebih dahulu harus tahu apa yang perlu disiapkan untuk itu. Pembuatan Perseroan Terbatas semuanya diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pembuatan PT kita harus menentukan Maksud dan Tujuan dibuatnya PT  dimaksud. UU PT mengatur bahwa sebuah  Perseroan yang akan didirikan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Contoh kegiatan yang dilarang adalah tempat perjudian, rumah bordil, dll yang sejenis demikian.

Setelah maksud dan tujuan telah dimiliki selanjutnya para pendiri membuat harta perseroan dengan menyetorkan sejumlah dana kedalam Perseroan yang telah anda dirikan. Dengan demikian maka Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham. Inilah yang menjadikan PT menjadi badan usaha yang berbadan hukum karena menjadi seperti orang  yang memiliki harta sendiri.

Pengaturan demikian akhirnya menyebabkan pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Namun demikian tidak bertanggungjawabnya pemegang saham atas hal tersebut diatas tidak berlaku apabila dalam kenyataan para pemegang saham :

a. Persyaratan Perseroan sebagai sebuah Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Hal lainnya yang perlu disiapkan adalah  nama dan tempat kedudukan PT, oleh sebab itu sebelum anda mendirikannya buatlah daftar nama perseroan yang akan dipakai/digunakan lengkap dengan alamatnya.

Dapat kami jelaskan bahwa diperlukannya daftar nama adalah karena saat diajukan nama untuk dipakai sebagaimana nama PT belum tentu pihak Kementerian menyetujuinya karena ketika dilakukan pengecekan nama dimana nama tersebut sudah dipakai sebagai nama Perseroan lain maka nama tersebut ditolak sebagai nama PT. Apabila hal ini terjadi nama PT cadangan sebagaimana telah disiapkan dalam daftar nama PT dapat dipergunakan untuk diajukan kembali.

Sedangkan kenapa harus dicantumkannya alamat PT / tempat kedudukan PT,  karena nantinya hal dimaksud dapat dipergunakan dalam hal :

  1. Surat-menyurat,
  2. Pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan,
  3. Barang cetakan, dan
  4. Akta dalam hal Perseroan menjadi Pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Perseroan Terbatas  oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang PT memang diharuskan untuk  mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. UU juga mengatur bahwa sebuah Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas ditentukan oleh Anggaran Dasar.

Semoga informasi ini bermanfaat untuk anda (Tin).

Ketentuan Umum UU PT

Dalam membaca peraturan perundang-undangan  terkadang kita dibingungkan  oleh istilah-istilah yang ada dalam peraturan tersebut. Dalam tulusan ini penulis coba menuliskan kembali arti istilah-itilah yang ada dalam ketentuan umum UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk memudahkan anda ketika menemukan istilah yang kurang dimengerti.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  yang dimaksud dengan :

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

15. Hari adalah hari kalender.

16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian disampaikan istilah-itilah yang ada dalam ketentuan umum UU Perseroan Terbatas. Semoga bermanfaat.(Tin).

Hal-hal Penting UU PT No.40 tahun 2007

Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:
1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status Badan Hukum;
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris, namun kebanyakan diurus dan dilaksanakan oleh Notaris dalam pelaksanaannya.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur juga mengenai komisaris independen dan komisaris utusan (Lihat Pasal 120).

Ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Modal Dasar Perseroan  paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Lihat Pasal 32). Selanjutnya Pasal 33 mengatur paling sedikit 25 % (Dua puluh lima Persen) dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Mengenai penggunaan laba Perseroan, ditegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Diatur dalam Bab V tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74).

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Pemerintah berhak melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan :

 

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

 

Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan oleh:

a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dan dijelaskan diatas tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

 

Demikian Hal-hal penting yang terkandung dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Masih ada hal-hal lain yang penting untuk diketahui oleh kita bersama. Hal-hal lain akan kami sampaikan pada tulisan berikutnya. Bagi anda yang ingin menambahkan untuk berbagi dengan pembaca lainnya kami persilahkan. “Tidak ada pendapat yang buruk, bagi saya mungkin pendapat anda berguna”.

 

Semoga bermanfaat.

 

Tinoess

UU No 40 Tahun 2007

Segala sesuatu mengenai Perseroan Terbatas diatur oleh UU No. 40 tahun 2007, bagi anda yang memrlukan UU dimaksud dapat anda lihat di PDF UU  40 Tahun 2007.
Semoga membantu.

Tinoess

Pengertian Perseroan Terbatas

Arti Perseroan Terbatas dapat kita temukan dalam Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007 (Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Dalam UU Perseroan Terbatas dimaksud disebutkan dalam Pasal angka 1 : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya”.

Apabila mau diuraikan secara sederhana Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yakni “Perseroan” dan “Terbatas”
Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham.
Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Setelah melihat uraian diatas dapat dilihat bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum yang oleh Hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak lainnya. PT sebagai sebuah Badan Hukum juga memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi para pemegang saham sehingga apabila terjadi suatu kerugian pada Perseroan, Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tidak bertanggungjawab atas kerugian dimaksud melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.
Dengan demikian Perseroan Terbatas sebagai sebuah Badan Hukum memiliki tanggung jawab yang terbatas yang mana tanggung jawab pemegang saham tidak lebih dari harta kekayaan yang terdiri atas saham-saham yang disetorkannya yang terhimpun dalam badan tersebut.
Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UU Perseroan Terbatas yang berbunyi :
“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimiliknya”.

Semoga penjelasan sederhana mengenai Perseroan Terbatas ini dapat membantu anda.

Tinoess

Cat: Kekayaan pribadi pemegang saham terpisah dengan kekayaannya yang dia setorkan di Perseroan Terbatas. Kekayaan pribadi pemegang saham tidak dapat digunakan untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Perseroan.