Posts Tagged ‘SIUP’

Legalitas Perusahaan untuk Pengambilan Kredit

image

Perkembangan usaha terkadang mendadak tidak terduga. Kucuran dana diperlukan untuk merealisasikannya. Salah satu peluang yang ada adalah mengajukan kredit untuk mendapatkan dana segar/ fresh money untuk tambahan modal perkembangan usaha. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kredit adalah legalitas perusahaan, yaitu :
1. Akta pendirian dan perubahannya serta SK. Menkehnya.
2. Surat Ketrangan Domisili yang masih berlaku (berlaku 1 tahun);
3. SIUP;
4. TDP;
5. NPWP Perusahaan.

Dokumen diatas harus diperhatikan jangka waktunya jangan sampai kadaluarsa/ masa berlaku sudah berakhir. Karena apabila itu terjadi permohonan bisa ditolak atau perlu dilengkapi kembali. Untuk Akta perusahaan coba perhatikan masa jangka waktu kepengurusan perseroan karena apabila sudah lewat belum diperpanjang jangka waktu pengurusannya itu akan menjadi masalah.
Perhatian terhadap masih berlakunya legalitas perusahaan akan membantu kelancaran proses pengajuan kredit yang sedang diajukan. Untuk persyaratan lainnya akan di minta apabila diperlukan seperti laporan keuangan,perjanjian kerjasama bisnis denhan perusahaan lain, dokumen jaminan, dll.
Perhatikan selalu masa berlaku legalitas perusahaan anda karena itu akan memperlancar proses apapun yang sedang dikerjakan.(Tin).

Dok

Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009 – Kekayaan Bersih Perusahaan Menentukan jenis SIUP (2)

Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Dalam Perubahannya menjelasakan bahwa kekayaan bersih Perusahaan menentukan Jenis SIUP yang akan dikeluarkan. Dalam Pasal 1 angka 2 A disebutkan bahwa kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  Selanjutnya jenis SIUP yang diatur dalam Permendagri ini adalah :

– SIUP Kecil : Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,-

– SIUP Menengah : Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-

– SIUP Besar : Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,-  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

– SIUP Mikro dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro apabila dikenhendaki yang bersangkutan.

 

Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009 – Kewajiban memiliki SIUP dan Kegiatan yang dilarang (3)

Pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP, namun demikian Permendagri ini mengatur pula bahwa Pasal 2 ayat 1 diatas, dikecualikan terhadap :

–  Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sector Perdagangan;

– Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

– Perusahaan Perdagangan Mikro dengan criteria usaha perseorangan atau persekutuan, kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

Dalam Permendagri ini pada pasal 5 mengatur  mengenai aturan yang mealarang SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

– usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam  SIUP;

– usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game), atau;

– usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalaui ketentuan peraturan perundang-udangan tersendiri.

 

Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009 – SIUP (1)

Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan dan kerenanya setiap Perusahaan harus memiliki SIUP ini.  Penyelenggaraan pelayanan Penerbitan SIUP yang prima ke pada Dunia Usaha akan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi oleh karena itu maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan ini. Peraturan Perdagangan ini menetapkan pula Penggolongan SIUP yang didasarkan pada Modal disesuaikan dengan ketentuan criteria usaha yang didasarkan pada kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun Peraturan Perdagangan  yang dimaksud ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan    No. 46/M-DAG/PER/9/2009 yang mengatur tentang Penerbitan SIUP. Menperindag dimaksud mulai berlaku  60 (enam puluh) hari sejak  tanggal ditetapkan yaitu tanggal 16 September 2009.

Sebagai perkenalan awal maka artikel ini akan membahas terlebih dahulu perihal ketentuan umum yang menjelaskan apa saja yang dimaksud dalam Peraturan ini (untuk hal lainnya dibahas pada artikel berikutnya) agar apa yang terkandung didalamnya dapat dimengerti, seperti :

– Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

– Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sector perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

– Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.

– Suarat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.

– Perubahan perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.

– Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagaian tugas dari Perusahaan induknya.

– Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.

– Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan terpadu satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

Perubahan Peraturan Menperindag Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Pada tanggal 9 Desember 2011 di Jakarta, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Sebagai bahan Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Memperindag dimaksud adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah,dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa SIUP tidak menjadi salah satu objek retribusi daerah, atas hal tersebut maka diperlukanlah harmonisasi anatara pertaruran Memperindag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 dengan UU no 28 Tahun 2009.

Dari Pertimbangan tersebut diatas maka lahirlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Peraturan tersebut seluruhnya merubah ketentuan Pasal 16 adalah :

 Pasal 16

1.  Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan retribusi.

2. Retribusi dapat dikenakan kepada Perusahaan Perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak.

3. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibebaskan bagi Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.

4. Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat dengan tanpa memberatkan pelaku usaha.

5. Pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mencantumkan besaran bretribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap Kantor Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pelayanan Terpadu satu Pintu.

 Berubah Menjadi :

Pasal 16

Setiap Perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP Baru, pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan Retribusi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Semoga bermanfaat.(Tin).

Perubahan Peraturan Menperindag Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Pada tanggal 9 Desember 2011 di Jakarta, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Sebagai bahan Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Memperindag dimaksud adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah,dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa SIUP tidak menjadi salah satu objek retribusi daerah, atas hal tersebut maka diperlukanlah harmonisasi anatara pertaruran Memperindag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 dengan UU no 28 Tahun 2009.

Dari Pertimbangan tersebut diatas maka lahirlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Peraturan tersebut seluruhnya merubah ketentuan Pasal 16 adalah :

Pasal 16

1.  Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan retribusi.

2. Retribusi dapat dikenakan kepada Perusahaan Perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak.

3. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibebaskan bagi Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.

4. Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat dengan tanpa memberatkan pelaku usaha.

5. Pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mencantumkan besaran bretribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap Kantor Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Berubah Menjadi :

Pasal 16

Setiap Perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP Baru, pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan Retribusi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Semoga bermanfaat.(Tin).

Surat Permohonan Pembuatan SIUP

Bagi anda yang perusahaannya baru akan dibuatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Perpanjangan SIUP, sebelum melengkapi semua dokumen yang diperlukan, diwajibkan juga untuk membuat Surat Permohonan Pembuatan SIUP kepada pihak terkait. Untuk pembuatan Surat Permohonan dimaksud maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.  Surat diberi/harus tercantum lokasi pembuatan surat dan tangaggal contoh : Jakarta,  22 Januari 2015.

2.  Diberi Nomor Surat, mis : 005/AS/HRD&GA/I/15

3.  Lampiran : … atau berapa lembar lampirannya

4.  Perihal :Permohonan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama ……………………………… (titiknya diisi nama PT nya)

5.  Ditujukan : Kepada Yth, Kepala Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat/Barat/Selatan/Utara/Timur (untuk luar Jakarta diisi dengan daerah Perusahaan anda berada).

6.  Isi Surat : Dengan hormat,Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Adminitrasi …………………… (Lokasi Perusahaan anda) untuk dapat dibuatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama  PT. …………… (Isi nama Perusahaannya) yang mana alamat Perusahaan kami berada di Wilayah …………………… (Lokasi Perusahaan anda).

7.  Isi Penutup Surat : Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaan yang Bapak berikan, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih.

8.  Bagian Akhir : Hormat saya, dibawahnya nama penanggungjawab/Dirut. Bagian tersebut ditandatangan ybs dan di cap Perusahaan.

Format Suratnya silahkan diatur sebaik-baiknya namun hal-hal yang harus terkandung adalah sebagaimana tersebut dan dijelaskan diatas. .

Izin Usaha Hotel

Peluang usaha dalam setiap daerah beraneka ragam. Untuk Daerah yang memiliki keindahan alam dan keunikan-keunikan lokal yang menarik khalayak ramai untuk berkunjung dan melihatnya,  akan membuat binis parawisata di daerah tersebut memiliki peluang tinggi untuk maju. Kebutuhan bisnis penunjang keparawisataan sangat dibutuhkan di daerah seperti ini. Salah astu bisnis keparawisataan yang sangat berpotensi untuk selalu dikembangkan ketika antusias wisatawan sangat tinggi untuk berkunjung ke daerah wisata  adalah bisnis penginapan atau hotel. tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan penginapan dan hotel pasti sangat besar. Hal demikian merupakan peluang usaha yang terbuka bagi para pelaku bisnis.

Namun demikian untuk sampai ketahapan membangun sebuah bisnis penginapan dan hotel diperlukan langkah – langkah awal untuk mewujudkannya. Langkah-langkah dimaksud pastinya sudah diatur didalam Peraturan Daerah produk dari daerah itu sendiri. Dalam tulisan ini penulis  mencoba berbagi informasi mengenai langkah-langkah awal dalam mengurus perijinan usaha untuk membangun sebuah penginapan atau hotel.

Dalam membangun penginapan dan hotel diperlukan izin prisnsip dari pemerintah daerah tempat penginapan dan hotel akan didirikan. Untuk mengurus ijin prinsip kita diharuskan dan perlu untuk mengisi formolir pemohonan persetujuan prinsip hotel dan penginapan yang telah disediakan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Dalam formolir isisan yang diharuskan untuk diisi adalah : 

a. Nama dan alamat  dari Pemohon

b. Nama dan alamat Badan Usaha, Nama Pimpinan dan Alamat Pimpinan.

c. Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Penanggungjawab Perusahaan, Alamat Penanggungjawab.

Apabila permohonan sudah terisi selanjutnya anda perlu mempersiapkan lampiran berupa : 

1.Foto copy KTP Pemohon

2. Foto copy akte pendirian badan hukum beserta perubahannya(bila berbentuk badan hukum)

3. Rencana Tapak dan Studi Kelayakan(bagi usaha hotel)

Persetujuan prinsip hotel dan penginapan yang anda buat tadi ditujukan kepada Kepala Dinas Perijinan Kabupaten dimana hotel / penginapan akan anda bangun.

Persetujuan prinsip hotel dan penginapan yang kita urus diatas nantinya diperlukan untuk mengurus atau mengajukan permohonan ijin hotel dan penginapan. Formolir isian permohonan ijin hotel dan penginapan dapat anda minta di kantor pelayanan pengurusan ijin satu pintu di daerah anda.

Untuk mengajukan permohonan ijin hotel dan penginapan ini, diperlukan beberapa informasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Identitas perusahaan :

    –  Nama Perusahaan, alamat perusahaan, NPWP, bnetuk perusahaan , luas area, akta pendirian atau perubahan, nama notaris no akta dan tgl, ijin yang dimiliki,

2. Identitas pemilik :

    –  Nama lengkap, alamat, kewarganegaraan

3. Bidang usaha / kegiatan perusahaan :

    –  Kategori hotel/penginapan, fasilitas yang tersedia, tarif atau harga, waktu operasional.

Permohonan sebagaimana tersebut diatas diajukan kepada kepala Dinas Perizinan kabupaten setempat. Seperti biasa setiap permohonan selalu diharuskan melapirkan beberapa dokumen, adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah  sebagai berikut :

Kelengkapan permohonan terlampir :

a. Fc KTP Pemohon

b. Fc persetujuan prinsip

c. Fc npwp

d. Fc imb

e. Fc ijin ganguan / ho

f. Pengelolaan lingkungan(SPPL, atau UKL/UPL, atau Amdal)

g. Fc sertifikat penggolongan kelas usaha (bagi usaha hotel).

Sebagai catatan bagi anda jenis usaha hotel dan penginapan menentukan Badan Usaha seperti apa yang harus anda miliki, dibawah adalah penjelasannya :

1.  Pondok Wisata harus berbentuk Perseorangan.

2. Hotel Melati, penginapan dan penginapan remaja dapat berbentuk badan hukum dan perorangan.

3.  Usaha Hotel Bintang 1 dan 2 harus berbentuk : CV, PT, FA,Koperasi, atau Yayasan.

4.  Hotel Bintang 3,4 dan 5 harus berbentuk PT.

Demikiana penulis sampaikan semoga bermanafaat sebagai sebuah informasi awal bagi anda yang ingin membangun bisnis usaha hotel atau penginapan.(Tin).

catatan : setiap daerah mungkin ada yang berbeda ada baiknya informasi yang disampaikan pada tulisan ini disesuaikan dengan yang berlaku di daerah anda. Namun kami yakin pada dasarnya cara pengurusan dan lampirannya pasti tidak akan jauh berbeda.

“Sesuatu yang dapat lebih meyakinkan anda kenapa tidak dicoba” .

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 158 pengikut lainnya.