Anggaran Dasar Perseroan

image

UU No. 40 Tahun 2007 merupakan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Segala sesuatu mengenai Perseroan terbatas diatur oleh Undang-undang ini. Undang-udang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus 2007.

Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Apabila tidak disesuaikan maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, hal tersebut diatas diatur jelas pada pasal 157 UU PT.

Bagi anda yang akan mendirikan Perseroan terbatas wajib membuat Akta Pendirian dihadapan Notaris. Dalam Akta pendirian dimaksud memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Hal-hal mengenai anggaran dasar, dibawah ini penulis sampaikan mengacu pada UU PT yang mengaturnya yaitu Pada Bagian Kedua UU PT yang mengatur anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar.

Pada Pasal 15 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur :

Bahwa Anggaran dasar harus memuat sekurang- kurangnya:

a.    nama dan tempat kedudukan Perseroan;

–          Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

–          Tempat kedudukan tersebut diatas sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

b.    maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

–  Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.   jangka waktu berdirinya Perseroan;

d.   besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e.   jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f.    nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g.   penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h.   tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

i.    tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dalam UU PT ini mengatur pula hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam anggaran dasar, yaitu :

a.   ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

b.   ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam pembuatan Perseroan nama PT harus tercantum dalam Anggaran dasarnya sebagaimana dijelaskan diatas, aturan yang membatasi pemberian nama Perseroan diatur dalam Pasal 16, yang mana mengatur bahwa  Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a.   telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;

b.   bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c.   sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d.   tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e.   terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Hal lain yang diatur adalah : Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”,  Dalam hal Perseroan Terbuka nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.

Hal-hal yang diuraikan dan dijelaskan diatas merupakan aturan yang harus dipenuhi ketika anda akan membuat sebuah “PT”. Sehingga dalam proses pembuatannya tidak mendapat masalah dan lancar sampai lahirnya “PT” yang anda buat. Saat memutuskan membuat “PT” coba hubungi Notaris ditempat anda untuk membuat Akta Pendiriannya, Notaris yang ahli dalam pembuatan “PT” akan menuntun anda sampai Akta Pendirian anda selesai dan keluar SK Menkehnya (tentu saja acuannya sama sebagaimana yang tertulis diatas yaitu UU PT). (Tin).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: