Risalah RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Hal tersebut diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 75.  Selanjutnya dalam forum RUPS ini para pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Mata acara lain-lain dalam RUPS peserta rapat tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat dimaksud (Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat).

Kemudian selanjutnya UU PT mengatur dengan jelas perihal bahwa setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dijelaskan diatas  harus dibuatkan Risalah Rapat (Risalah Rapat adalah catatan mengenai apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam suatu rapat (administrasi)) yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Setiap penyelenggaraan RUPS, Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua

Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS namun hal tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris (UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 90).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: