Tata Ruang sesuai UU No. 26 Tahun 2007

Sering kita mendengar istilah-istilah seperti Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang Provinsi, Tata Ruang Kabupaten/Kota. Tata Ruang ini mengatur peruntukan suatu ruang yang telah diatur dan ditentukan oleh Pemerintah. Dalam tulisan hari ini, penulis akan memamparkan hal-hal umum mengenai pengertian tata ruang dan perihal lainnya yang mana semuannya sudah diatur dalam UU RI No. 26 Tahun 2007

Yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.  Ruang dalam pengertian diatas perlu di Tata oleh Pemerintah maka selanjutnya menjadi istilah Tata Ruang yang memiliki arti wujud struktur ruang dan pola ruang1. Arti kata Struktur Ruang dalam pengertian Tata Ruang memiliki arti susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Tata Ruang yang dibuat  dan direncanakan oleh Pemerintah pada akhirnya perlu dilaksanakan /  diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Penataan Ruang diklasifikasikan berdasarkan :

a. Sistem

– sistem wilayah,

– sistem internal perkotaan

b. Fungsi utama kawasan

– Kawasan Lindung,

– Kawasan Budi Daya

c. Wilayah administrative

– Penataan Ruang Wilayah Nasional,

– Penataan Ruang Wilayah Provinsi,

– Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

d. Kegiatan kawasan,

– Penataan Ruang Kawasan Perkotaan,

– Penataan Ruang Kawasan Perdesaan.

e. Nilai strategis kawasan.

– Penataan ruang kawasan strategisnasional,

– Penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan

– Penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah

kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

 

Ruang Lingkup Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional

yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu

kesatuan.

Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut,

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

a. rencana umum tata ruang;

– Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

– Rencana Tata ruang wilayah provinsi (Ditetapkan dengan Perda Provinsi); dan

– Rencana Tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota (Ditetapkan dengan Perda Provinsi)

b. rencana rinci tata ruang.

Selanjutnya setiap penyusunan rencana tata ruang oleh masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia mengacu pada hal-hal yang terkait yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:

a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. pedoman bidang penataan ruang; dan

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

 

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana tata ruang wilayah provinsi;

b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai milik umum

 

Yang perlu diketahui juga bahwa kita sebagai warga Negara baik perorangan maupun perusahaan berbadan hukum memiliki kewajiban untuk mentaati aturan yang telah dibuat pemerintah dalam hal pengaturan Tata Ruang suatu wilayah dimana perorangan atau badan hukum berdomisili atau berusaha di wilayah tersebut.

Apabila kewajiban sebagaimana tersebut diatas dilanggar, maka akan dikenakan sanksi administrative  berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

Tinoess

 

 

1). Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Istilah-istilah dalam Tata Ruang lainnya :

– Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

– Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

– Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: