Hal-hal Penting UU PT No.40 tahun 2007

Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:
1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status Badan Hukum;
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris, namun kebanyakan diurus dan dilaksanakan oleh Notaris dalam pelaksanaannya.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur juga mengenai komisaris independen dan komisaris utusan (Lihat Pasal 120).

Ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Modal Dasar Perseroan  paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Lihat Pasal 32). Selanjutnya Pasal 33 mengatur paling sedikit 25 % (Dua puluh lima Persen) dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Mengenai penggunaan laba Perseroan, ditegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Diatur dalam Bab V tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74).

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Pemerintah berhak melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan :

 

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

 

Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan oleh:

a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dan dijelaskan diatas tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

 

Demikian Hal-hal penting yang terkandung dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Masih ada hal-hal lain yang penting untuk diketahui oleh kita bersama. Hal-hal lain akan kami sampaikan pada tulisan berikutnya. Bagi anda yang ingin menambahkan untuk berbagi dengan pembaca lainnya kami persilahkan. “Tidak ada pendapat yang buruk, bagi saya mungkin pendapat anda berguna”.

 

Semoga bermanfaat.

 

Tinoess

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: