Pengertian Hukum

Hukum adalah keseluruhan Norma, yang oleh Penguasa Negara/Penguasa Masyarakat yang berwenang menetapkan Hukum, dinyatakan/dianggap sebagai peraturan mengikat bagi sebagian/seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh Penguasa tersebut.

Penguasa yang berwenang menetapkan Hukum:

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MPR, DPR (Pusat dan Daerah), Penguasa-penguasa pemerintahan yang berwenang mengatur materi tertentu dalam lingkungan daerah hukumnya, Hakim, Panglima ABRI, Kepala Kepolisian, dll.

Dalam Masyarakat.

Kepala Suku, Kepala Desa, dll.

Pembentukan Hukum tertulis akhirnya dapat dinyakan dalam: Undang-undang, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan lainnya. Selain Hukum tertulis ada juga Hukum tidak tertulis yaitu berupa: Hukum adat, hukum kebiasaan.

Hukum terbentuk atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yaitu: adanya kepastian hukum, adanya keadilan, adanya tata tertib, adanya suasana damai, terciptanya suasana aman, adanya sejahtera dan keadilan sosial, dan lainnya. Tujuan ini digunakan untuk mengadakan terciptanya suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa sebagaima diulas di atas. Sebagai contoh: tata tertib, tata keamanan, tata ekonomi, dst.

Adapun selanjutnya yang dimaksud dengan Sistem Hukum adalah Pengelompokan Norma-norma secara praktis. Sistem Hukum yang terdiri dari beberapa lapangan hukum, ialah : Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi (TUN, Tata Pemerintahan), Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara.

Arti UMKM (2)

UMKM artinya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.  Sebuah usaha yang dikelompokan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Jadi UMKM adalah usaha yang didasarkan pengelompokan berdasarkan kriteria modal usaha dimana ada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Penentuan Usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah selain didasarkan pada kriteria Modal usaha, diatur juga berdasarkan pada hasil penjualan tahunan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)  sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar).

Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah)  sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh milyar).

Dari uraian tersebut terlihat bahwa selain dari kriteria modalnya usaha mikro, kecil dan menengah dapat ditentukan dilihat atau berdasarkan hasil penjualan tahunannya. (Tin).

Pendapatan Tahunan UMKM

UMKM artinya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.  Sebuah usaha yang dikelompokan berdasarkan kriteria modal usaha atau juga berdasarkan hasil penjualan tahunan. Kriteria dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Bagi pemilik usaha yang masih bingung usahanya termasuk kategori yang mana? maka penjelasan berikut dapat membantu menentukan termasuk jenis usaha kecil, menengah atau mikro?

Penentuan Usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang didasarkan pada kriteria Penghasilan Tahunan, diuraikan sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)  sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar).

Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah)  sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh milyar).

Kriteria Penghasilanan tahunan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, menentukan usaha kita termasuk jenis yang mana, hal ini dapat dipergunakan ketika mengurus perijinan dan melengkapi legalisasi usaha, dan juga untuk persyaratan pengambilan Modal Usaha. (Tin).

Nilai Modal Usaha UMKM

UMKM artinya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.  Sebuah usaha yang dikelompokan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Bagi pemilik usaha yang masih bingung usahanya termasuk kategori yang mana? maka penjelasan berikut dapat membantu menentukan termasuk jenis usaha kecil, menengah atau mikro?

Penentuan Usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang didasarkan pada kriteria Modal usaha, diuraikan sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)  sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar).

Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah)  sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh milyar).

Kriteria modal usaha mikro, kecil dan menengah, menentukan usaha kita termasuk jenis yang mana, hal ini dapat dipergunakan ketika mengurus perijinan dan melengkapi legalisasi usaha, dan juga untuk persyaratan pengambilan Modal Usaha. (Tin).

Arti UMKM

UMKM artinya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.  Sebuah usaha yang dikelompokan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Jadi UMKM adalah usaha yang didasarkan pengelompokan berdasarkan kriteria modal usaha dimana ada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Kriteria Modal usaha sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)  sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar)  sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa dari kriteria modalnya usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebuah usaha yang berbeda dari sudut permodalan usahanya. (Tin).

BACA JUGA : Arti UMKM (2)

Istilah-istilah dalam pengurusan Ijin Berusaha

Istilah-istilah dalam Pengurusan Ijin Berusaha

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarakan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan atau badan usaha perorang, yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kemitraan dengan Pola Rantai pasok adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan
besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah
menjadi produk dalam upaya yang efesien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi,
pengembangan produk dan jasa, sistem informasi,
seerta pengemasan produk atau pengantaran jasa
kepada konsumen.

Dana Alokasi Khusus ialah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja ncgara kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kcgiatan khusus yang merupakan urusandaerah dan
sesuai dengen prioritas nasional.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

inkubasi adalah suatu proses pembinaan,
pendampingan, dan pengembangan yaang diberikan oleh lembaga inkubator kepada pcserta inkubasi.

Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan ciaerah di bidang Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dar Menengah.

KPR Sejahtera Bank DKI

Ditengah pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan impian memiliki Rumah. Artikel berikut sedikit informasi perihal KPR Sejahtera yang programnya diluncurkan oleh Bank DKI. Mungkin ini sebuah kabar baik untuk bisa diikuti. Berikut informasinya.

KPRS FLPP dalah Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pembelian unit satuan rumah susun atau rumah tapak. Bank DKI melalui program KPRS ini memiliki keunggulan yang diyakini akan menarik minat masyarakat untuk mengambil program ini. Bank DKI memberikan: Suku Bunga murah, 5% fix effective sampe selesai. DP mulai 1%, jangka waktu bisa sampai 20 tahun.

Lokasi Hunian dalam KPRS Bank DKI tersedia di 8 tempat, diantaranya adalah:

KPRS FLPP.png

Bagi yang berminat mengambil KPRS harus mengikuti persyaratan yang berlaku, yaitu:

  • Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.
  • Memiliki e-KTP, NPWP, dan SPT PPH Orang Pribadi.
  • Umur minimal 21 tahun atau sudah menikah.
  • Berpenghasilan bersih maksimal per bulan untuk single Rp6.000.000 dan kawin/rumah tangga Rp 8.000.000.
  • Belum memiliki rumah.
  • Belum pernah menerima subsidi pemilikan rumah dari Pemerintah Pusat atau Daerah.
  • Memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat diverifikasi Bank.

Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi berikut dibawah ini cara meangajukan permohonan Fasilitas KPRS di Bank DKI:

  • Mengajukan permohonan melalui aplikasi SiKasep dengan mendownload terlebih dahulu pada PlayStore. Kemudian memilih Bank DKI pada aplikasi SiKasep sebagai Bank pelaksana.
  • Selanjutnya calon debitur akan dihubungi oleh  Relationship Manager (RM)

Info lebih lanjut dapat menghubungi:

WA CENTRE KPR PROGRAM : 0812-8398-3330