Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Sebaiknya Perusahaan mengikuti peraturan yang ada perihal BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga kerja di setiap perusahaan wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan hal itu harus direspon dengan positif oleh Perusahaan, walau ada beberapa perusahaan yang keberatan untuk ini. Namun untuk lancarnya keberlangsungan jalannya roda produksi Perusahaan sebaiknya dipenuhi untuk tidak menjadi halangan di kemudian hari saat Perusahaan mulai maju, tenaga kerja mulai banyak dan tenaga kerja mulai tahu kebenarannya.

Dalam prakteknya sudah semua Perusahaan menyadari pentingnya mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan namun tidak semua ikut aturan sebagaimana seharusnya. Banyak Perusahaan yang masih Ikut Daftar Sebagian. Mulai dari Daftar sebagian program, Daftar sebagian Tenaga Kerja, dan Daftar sebagian upah. Sebaiknya Perusahaan mulai menyesuaikan untuk daftar keseluruhan dan bukan daftar sebagian agar Perusahan tidak terhadang masalah dikemudian hari.(Tin).

Ketentuan Regristasi Kartu Prabayar, Berumur Satu Tahun

Pemerintah mencanangkan sebuah ketentuan bahwa seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kartu telepon prabayar wajib melakukan regristasi. Regristasi ini disesuaikan atau harus berdasarkan data kependudukan yang dimiliki pemegang kartu Prabaya.Kominfo dan BRTI terus melakukan sosialisasi saat itu. Tidak terasa ternyata ketentuan/keharusan melakukan regristasi kartu Prabayar secara benar sesuai data kependudukan ini sudah berjalan satu tahun tepatnya pada tanggal 31 Oktober kemarin. Karena pada saat itu pemerintah memulai program regristasi kartu prabayar ini dari tanggal 31 Oktober 2017. Bagi masyarakat yang membeli kartu prabayar baru ketentuan ini tetap berlaku, mereka tetap diwajibkan melakukan regristasi sesuai data kependudukan yang bersangkutan.
Sekedar untuk mengingatkan apa yang sudah berjalan satu tahun ini dan apa yang sudah ditetapkan diawal oleh pemerintah maka di artikel ini akan diulang kembali atau mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan oleh pemilik karu prabayar saat itu.
NIK yang akan didaftarkan harus dipastikan NIK terdiri atas 16 digit dan sudah terdafar di dukcapail.
Pastikan Nomor Kartu Keluarga (KK) terdiri atas 16 digit dan sudah terdafar di dukcapail.
Apabila No NIK dan No KK sudah dipastikan kebenarannya maka selanjunya adalah melakukan proses regristasi. Adapun acaranya adalah sebagai berikut :
Ketik SMS : NIK#Nomor KK#
Kirim ke : 4444
Sebaiknya anda meregristasikan sendiri agar nyaman dan aman.
Begitulah proses regristasi kartu prabayar yang harus dilakukan satu tahun yang lalu. Semoga informai ini membantu bahwa apa yang terjadi sekarang untuk wajib regristasi kartu Prabayar ada moment awal yang tidak terlupakan.(Tin).

Pendirian Perseroan Terbatas

Apa sih dasarnya Pendirian PT di Indonesia? Kalau mau mendirikan PT harus bagaimana? Hal ini, pertanyaan ini, terkadang ada dibenak kita. Akan tersirat ketika ada hasrat ingin membuat Perseroan Terbatas. Banyak hal kenapa kita ingin mendirikan PT, salah satunya adalah kita ingin mengembangkan usaha, atau ingin menggapai pangsa pasar yang lebih besar dari sekarang, lalu apa yang harus dilakukan? Di artikel inilah kami coba memberikan gambaran sedikit mengenai Pendirian Perseroan Terbatas.

Mengenai segala sesuatu yang mengatur perihal Perseroan Terbatas diatur oleh UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk pembahasan Pendirian PT dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur dalam Bab 2 bagian kesatu tentang Pendirian dimulai dari pasal 7 sampai dengan pasal 14. Berikut akan kami jelaskan dan uraikan cara pendirian PT dengan cara sederhana dengan mengambil intisari atau mencoba menyederhanakannya untuk anda.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “Perseroan “) harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (diatur pada pasal 7 ayat 1). Yang mendirikan Perseroan ini wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan (tidak berlaku dalam rangka peleburan Perseroan). Pendirian PT yang dibuat dihadapan Notaris akan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan. Apabila dikemudian hari setelah memperoleh status badan Hukum dan pemegang saham berkurang menjadi satu maka dalam jangka 6 bulan sejak kondisi tersebut terjadi, pemegang saham yang bersangkutan wajb mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila kondisi pemegang saham masih tetap satu dan jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui maka pemegang saham harus bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan melihat kondisi tersebut, pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Maka saat akan mendirikan PT harus dipastikan pemegang saham lainnya tidak akan mengundurkan diri saat Perseroan sudah sah karena itu cukup menggangu kecuali anda memang sudah mengkondisikannya demikian. Saat menghadap Notaris untuk membuat Perseroan Terbatas persiapkan data-data para pendiri perseroan, lalu berapa bagian saham yang akan diambil atau dimiliki atau dusetor oleh masing-masing pendiri Perseroan, karena hal tersebut nantinya akan dimasukan kedalam Akta Pendirian Perseroan yang anda buat. Semoga bermanfaat. Artikel lainnya akan dibahas perihal pembuatan akta pendirian Perseroan. (Tin).

Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang terkandung dalam Bab 1 Ketentuan Umum adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU PT serta peraturan pelaksananya. Perseroan yang didirikan di wilayah Republik Indonesia harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Bagi para pemegang saham Perseroan,UU PT ini memberi perlindungan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Perlindungan in sangat berguna sekali dan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi para pemegang saham bahwa kerugian Perseroan tidak akan sampai menyedot harta pribadi yang dimilikinya.
Namun demikian Perlindungan ini hanya berlaku apabila pemegang saham tidak melakukan dan tidak terbukti melakukan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini :
a. Persyaratan Perseroan sebaga Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham ang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang besangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. Pemegang saham yang besangkutan baik langsung maupun tudak langsung secara melawan Hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Demikianlah perihal pengertian Perseroan menurut UU PT dan bagaimana UU PT melindungi pemegang saham dalam Perseroan sepanjang niatnya patuh dan taat pada UU yang mengaturnya. Hal-hal lainnya mengenai Perseroan Terbatas akan kami bahas dalam artikel selanjutnya. (Tin).

Bersyukurlah

Bersyukurlah atas apa yang bisa kita syukuri dan nikmatilah atas semua yang bisa dinikmati semua adalah pemberianNya. Menurut kita itu tidak sempurna, tapi Dia, Dia memberi apapun selalu sempurna. Lihat tumbuhan di Taman, ia selalu menerima dan ia tidak lupa memberi, ketika ia menerima ia memberi warna hijau dari daunnya sebagai ucapan syukur dan kita boleh menikmatinya berupa kesejukan dan indahnya warna itu yang memanjakan mata kita untuk senantiasa melihatnya penuh kagum. Saat tidak menerima, ia tidak mengeluh, ia hanya menunjukan ini yang bisa kuberi “hijauku tidak hijau lagi” tapi inilah aku, ia tetap mempertahankan eksistensinya sebagai pohon tidak sebagai yang lain. Dan ketika waktunya kembali dan ia harus menerimanya, ia menerimanya dengan penuh sukacita, lalu kembali memberi, “inilah hijauku hijauku telah kembali, terimakasih”. Dan saat itu kita boleh menikmatinya kembali seperti dulu yaitu sebuah kesejukan dan warna hijau yang mempesona beserta bunganya jika memang sudah saatnya harus ada. Ketika bunga itu harus ada ia memberinya juga dengan sukacita tanpa memikirkan “kau yang hanya menikmatinya dan aku yang berusaha”. Itulah kenapa Dia selalu sempurna dalam memberi dan kita dapat belajar dari itu. Bersyukur dan cobalah memberi sebagai bentuk rasa syukur seperti “Pohon di Tamanku”. (Tin).

Legalitas Perusahaan

Setiap Perusahaan sangat diperlukan memiki dokumen Legalitas Perusahaan yang sah dan masih berlaku. Legalitas dasar perusahaan yang harus dimiliki adalah berupa :

1. NPWP perusahaan.

2. Domisili Perusahaan.

3. Akta dasar Perusahaan dan Akta Perubahannya beserta surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

4. SIUP.

5. TDP.

7. Dokumen Wajib Lapor yang harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan.

8. Ijin instalasi Listrik.

9. Ijin penangkal petir.

10. Ijin bejana tekan.

11. Dokumen Legalitas lainnya yang disesuaikan dengan jenis Perusahaan yang dimiliki.

Agar Dokumen Legalitas Perusahaan dapat dipakai dalam menjalankan proses aktifitas Perusahaan maka harus sering diperhatikan dan dipastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut masih berlaku atau tidak kadaluarsa. Dapat dibayangkan apabila Legalitas Perusahaan dalam keadaan kadaluarsa maka tentu saja itu akan menghambat proses berjalannya aktifitas Perusahaan yang selama ini berjalan dengan baik.

Untuk itu maka diperlukan ketelitian untuk tetap memeriksa dokumen agar tetap berlaku. Jika akan habis masa berlakunya maka sudah waktunya untuk melakukan pengurusan perpanjangan agar saat waktunya berakhir dokumen yang baru sudah jadi atau setidaknya ada dalam proses pengurusan.

Untuk hal tersebut apabila perusahaan Ibu dan Bapak ada keterbatasan SDM untuk mengurus hal tersebut kami siap membantu. Dengan pengalaman yang dimiliki kami siap membantu untuk sekedar konsultasi atau sampai membantu proses pengurusannya. Diluar hal tersebut tentang apa yang saya tawarkan,saya harap informasi ini dapat berguna atau mengingatkan anda untuk tetap mengontrol dokumen Legalitas Perusahaan agar masih dalam keadaan berlaku.(Tin).

Legalitas Perusahaan

Setiap Perusahaan sangat diperlukan memiki dokumen Legalitas Perusahaan yang sah dan masih berlaku. Legalitas dasar perusahaan yang harus dimiliki adalah berupa :

1. NPWP perusahaan.

2. Domisili Perusahaan.

3. Akta dasar Perusahaan dan Akta Perubahannya beserta surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

4. SIUP.

5. TDP.

7. Dokumen Wajib Lapor yang harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan.

8. Ijin instalasi Listrik.

9. Ijin penangkal petir.

10. Ijin bejana tekan.

11. Dokumen Legalitas lainnya yang disesuaikan dengan jenis Perusahaan yang dimiliki.

Agar Dokumen Legalitas Perusahaan dapat dipakai dalam menjalankan proses aktifitas Perusahaan maka harus sering diperhatikan dan dipastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut masih berlaku atau tidak kadaluarsa. Dapat dibayangkan apabila Legalitas Perusahaan dalam keadaan kadaluarsa maka tentu saja itu akan menghambat proses berjalannya aktifitas Perusahaan yang selama ini berjalan dengan baik.

Untuk itu maka diperlukan ketelitian untuk tetap memeriksa dokumen agar tetap berlaku. Jika akan habis masa berlakunya maka sudah waktunya untuk melakukan pengurusan perpanjangan agar saat waktunya berakhir dokumen yang baru sudah jadi atau setidaknya ada dalam proses pengurusan.

Untuk hal tersebut apabila perusahaan Ibu dan Bapak ada keterbatasan SDM untuk mengurus hal tersebut kami siap membantu. Dengan pengalaman yang dimiliki kami siap membantu untuk sekedar konsultasi atau sampai membantu proses pengurusannya. Diluar hal tersebut tentang apa yang saya tawarkan,saya harap informasi ini dapat berguna atau mengingatkan anda untuk tetap mengontrol dokumen Legalitas Perusahaan agar masih dalam keadaan berlaku.(Tin).