Posts Tagged ‘pembuatan amdal’

Pembuatan Amdal (2)

Penyusunan  dokumen Amdal dengan melakukan berbagai pendekatan sebagaimana disebutkan pada tulisan saya diblog ini sebelumnya (Pembuatan Amdal 1) dimana seperti dekatahui harus mengikut sertakan masyarakat:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan

dalam proses Amdal.

 

Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. konsultasi publik.

 

Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Masyarakat sebagai tersebut diatas, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Saran, pendapat, dan tanggapan dapat  disampaikan secara tertulis kepada

Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan :

1. menyusun sendiri, atau

2. meminta bantuan kepada pihak lain yaitu,

a. perorangan; atau

b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal (Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal diatur dengan Peraturan Menteri).

 

Dalam menyusun Amdal Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi

lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal kecuali hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi,

atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa.

 

Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila :

a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana

tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau

c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

(Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri).

 

Semoga informasi penyusunan  pembuatan Amdal dapat bermanfaat. Berikutnya akan kami sajikan Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL. (Tin).

Pembuatan Amdal (1)

Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan  yang meliputi :

a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;

b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tidak semua usaha / kegiatan  harus memiliki Amdal. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan di atur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki UKL-UPL, sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

 

Pada tahap perencanaan pembuatan Amdal, Amdal disusun oleh Pemrakarsa (Orang/instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan).  Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dibuat Amdal nya   wajib sesuai dengan rencana tata ruang daerah lokasi dimaksud, apabila tidak sesuai dengan tata ruang maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan akan dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Penyusunan tahap perencanaan Amdal akan dituangkan ke dalam dokumen Amdal (Tata cara penyusunan dokumen Amdal diatur dengan Peraturan Menteri) yang terdiri dari :

a. Kerangka Acuan;

b. Andal; dan

c. RKL-RPL.

Kerangka Acuan  yang terdapat pada dokumen Amdal akan dijadikan dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku.

Pendekatan studi yang dapat dipakai dalam penyusunan dokumen Amdal adalah:

 

a. tunggal;

Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota

 

b. terpadu;

Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

 

c. kawasan

Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

 

Penyusunan  dokumen Amdal dengan melakukan berbagai pendekatan sebagaimana disebutkan diatas harus mengikut sertakan masyarakat:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan

dalam proses Amdal.

 

Bersambung ……

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 302 pengikut lainnya.